Iklan hari raya

Aturan Baru BPJS Kesehatan – Ini Sanksi Bagi Keluarga yang tidak Daftarkan Bayinya Sejak Lahir

0 79

Aturan terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menetapkan sanksi bagi setiap keluarga yang tidak mendaftarkan sejak lahir bayinya ke BPJS Kesehatan.

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.

Perpres tersebut sudah diterbitkan dan akan digunakan oleh BPJS Kesehatan sebagai landasan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS).

Ada sejumlah aturan yang baru tertuang dalam Perpres tersebut. Salah satunya tentang pendaftaran bayi yang baru lahir dalam program JKN-KIS. Ini berbeda dangan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 yang tidak mengaturnya.

“Peserta (JKN) yang tidak mendaftarkan bayinya akan dikenakan sanksi. Sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan,” kata Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan, Bona Evita kepada awak media di kantornya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018) seperti dilansir Serambinews.com dari Kompas.com.

Menurut Bona, pemberian sanksi tersebut sesuai penjelasan sejumlah pasal dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Yaitu Pasal 16, Pasal 28, dan Pasal 46. Pasal ini dinilai saling berkaitan, berhubungan dan tidak berdiri sendiri.

“Dalam pasal tersebut, bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN diwajibkan mendaftarkan bayinya menjadi peserta JKN dalam kurun waktu 28 hari sejak lahir,” jelasnya.

Lalu apa sanksinya?

Bona menjelaskan, misalnya bayi lahir pada 25 Desember 2018, tapi baru didaftarkan ke BPJS Kesehatan pada Desember 2019.

Jika begini kondisinya, maka keluarga akan dikenai sanksi membayar iuran terhitung sejak bayi dilahirkan.

Dia menambahkan, jika seseorang bayi yang baru lahir sudah didaftarkan, maka pembayaran iuranya bisa dibayarkan atas nama peserta JKN atau orang tua bayi.

Rentang waktu pedaftaran ini diberikan selama 28 hari.

“Pemanfaatan berlaku bagi bayi baru lahir dan peserta paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Tentunya, untuk mendapatkan manfaat harus didaftarkan terlebih dahulu kepada BPJS Kesehatan,” katanya.

Manajemen BPJS Kesehatan menyatakan, lahirnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ini telah menyempurnakan payung hukum penerapan program JKN-KIS yang selama ini digaungkan pemerintah.

“Kita ingin meningkatkan kualitas dan mutunya (JKN-KIS). Perpres sebelumnya disempurnakan dengan hadirnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018,” lanjut Bona.

Selain tentang pendaftaran kepesertaan bayi baru lahir, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mengatur tentang status kepesertaan bagi perangkat desa; status peserta yang keluar negeri; tunggakan iuran; denda layanan; dan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).