Iklan hari raya

Baitul Mal dan Potensinya

0 37

LEMBAGA yang berwenang mengelola zakat di Aceh adalah Baitul Mal yang didirikan pada 2007, berdasarkaan keistimewaan Aceh sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam UUPA terdapat tiga pasal berkenaan dengan zakat, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf d: “Zakat merupakan salah satu penerimaan daerah Aceh dan Penerimaan Daerah Kabupaten Kota”. Pasal 191: “Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun”. Pasal 192: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak”.

Di samping itu, Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD (termasuk Baitul Mal) menetapkan Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam jabatan struktural.

Pada tingkat kabupaten/kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh menetapkan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota dalam jabatan struktural.

Meskipun begitu, jika merujuk pada penjelasan Pasal 15 UU No.25 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat National, maka Baitul Mal yang ada di Aceh masih berada dalam struktur Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sehingga dapat dipahami pada tingkat provinsi nama Bazanas di Aceh disebut dengan nama atau istilah Baitul Mal, di mana ia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.

Memiliki kekhususan

Memang jika dilihat posisi Baitul Mal di Aceh memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan Baznas yang ada di daerah lain, yaitu pemberlakuan zakat sebagai satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai satu sumber PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, tidak tepat jika ada sementara pihak yang menginginkan agar di Aceh didirikan Baznas, karena hal tersebut sudah jelas-jelas menyalahi UU. Jika mau dibandingkan antara Baznas dan Baitul Mal Aceh. Dari segi program yang ditawarkan, sejauh ini tidak ada perbedaan berarti antara program Baznas dengan Baitul Mal Aceh, di mana fokus penyaluran zakat adalah pada empat hal, yaitu pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah dan syiar Islam.

Contohnya, program Baznas di bidang pendidikan seperti satu keluarga satu sarjana juga dijalankan oleh Baitul Mal Aceh dengan nama yang hampir sama, yaitu satu Kartu Keluarga (KK) satu sarjana. Begitu pula pada sumber zakat mal, antara Baznas dan Baitul Mal memiliki sumber zakat yang sama, seperti zakat perternakan dan pertanian, zakat perniagaan, zakat harta galian, zakat obligasi dan saham, dan lain-lain.

Related Posts

Tetapi secara pribadi saya sendiri belum mengetahui apakah Baitul Mal Aceh memiliki kewajiban untuk mengikuti haluan-haluan dasar Baznas pusat, karena meskipun Baitul Mal Aceh adalah nama lain untuk Baznas yang ada di provinsi Aceh, tetapi Aceh sebagaimana yang telah diuraikan adalah daerah istimewa yang memiliki kewenangan khusus.

Memang masalah ini tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah adanya suatu wadah zakat yang terorganisir dimana umat Islam dapat menyalurkan zakat sebagai kewajiban agamanya dan zakat yang terkumpul itu disalurkan secara proporsional sesuai dengan kaidah hukum Islam dan untuk kemaslahatan umat Islam.

Sebagai daerah dengan kewenangan khusus, Aceh melalui Baitul Mal jika mau dapat bertindak lebih jauh mengenai persoalan zakat, yaitu zakat ditetapkan sebagai kewajiban hukum terhadap setiap muslim yang memenuhi kriteria untuk membayar zakat. Misalnya, wajib ditunaikan apabila telah mencapai nisab tertentu dalam zakat harta. Karena jika merujuk pada UU No.25 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Nasional, maka menunaikan zakat berdasarkan UU tersebut adalah mengikuti asas kesadaran personal setiap muslim, tidak ada paksaan untuk membayar zakat. Artinya, tidak ada sanksi hukum tertentu apabila seorang muslim tidak menunaikan zakat.

Padahal, secara agama menunaikan zakat adalah bagian dari rukun Islam yang bersifat wajib dan memaksa. Suatu cerita dari Atsar sahabat yang terkenal, yaitu tentang sikap tegas Abu Bakar ra saat ingin memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Tetapi Umar ra pada mulanya membantah sikap Abu Bakar itu dan kemudian sikap Umar berubah setelah mengetahui bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar adalah benar.

Menjadi rujukan

Sikap Abu Bakar itu kemudian menjadi rujukan berbagai ulama fikih untuk menyatakan bahwa kewajiban membayar zakat adalah memaksa. Secara agama, makna kewajiban yang memaksa dapat dipahami dengan dua makna, yaitu suatu kewajiban yang mengandung dosa apabila tidak dilakukan dimana balasannya di akhirat adalah neraka, dan suatu kewajiban yang mengandung sanksi hukum di dunia.

Umar pada saat tidak setuju dengan sikap Abu Bakar yang ingin memaksa orang Islam untuk membayar zakat, karena ia memahami zakat itu sebagai kewajiban agama yang balasannya hanya di akhirat sebagaimana kewajiban puasa. Tetapi kemudian Umar berubah pikiran setelah melihat peran penting zakat dalam komunitas masyarakat Islam.

Jika Aceh mampu menjadikan kewajiban menunaikan zakat ini sebagai kewajiban yang memaksa melalui keistimewaan penerapan hukum Islam di wilayahnya, maka ke depan kita dapat berharap lebih banyak dari dana zakat untuk menunjang pembangunan masyarakat Islam dan Indonesia menjadi lebih baik. Kita tentu tidak akan menutup mata bahwa zakat telah memainkan peran penting dalam pembangunan peradaban Islam yang umurnya sudah ribuan tahun itu.

Terlepas dari itu semua, hasil-hasil yang telah dicapai oleh Baznas dan untuk wilayah Aceh oleh Baitul Mal telah dirasakan oleh umat Islam, khususnya mereka yang secara hukum adalah mustahik atau orang yang berhak menerima zakat.