Iklan hari raya

Budayakan Politik Santun, Tinggalkan Aksi Premanisme

0 19

Meskipun intensitasnya telah menurun, namun praktik-praktik “premanisme” dalam pentas politik praktis di Aceh masih terus berlangsung sampai saat ini.

Salah satu bentuk “premanisme” yang masih tersisa adalah aksi perusakan alat peraga kampanye (APK) oleh sosok-sosok misterius.

Aksi perusakan tersebut dilakukan secara tersembunyi sehingga para pelakunya sulit terlacak.

Akibatnya penegakan hukum terhadap pelaku pun sering terabaikan karena tidak ditemukannya bukti-bukti.

Mencermati kondisi tersebut dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa kita masih berada jauh dari tradisi politik santun.

Padahal, politik santun adalah salah satu pilar penting dalam melahirkan peradaban politik bangsa.

Seperti diketahui, pelaku perusakan adalah bangsa dan saudara kita sendiri yang masih belum paham atau mungkin mengidap masalah kejiwaan.

Ketakutan dan kelainan mental telah mendorong para pelaku untuk melakukan perusakan.

Jika diselisik, aksi perusakan fasilitas kampanye ini dilatari oleh beragam motif.

Sebagian pelaku menjalankan aksinya sebagai bentuk “intimidasi” dalam rangka mempertahankan eksistensinya di pentas politik.

Sementara sebagian lainnya melakukan tindakan perusakan hanya sebagai sarana penyaluran hobi menyimpang guna memuaskan hatinya dengan cara merugikan orang lain.

Para pelaku perusakan yang didorong oleh ketakutan berlebihan kepada rival politiknya secara sadar telah meninggalkan akal sehatnya sehingga ia terjebak dalam kontestasi yang tidak sehat.

Secara psikologis ia telah dibelenggu oleh rasa takutnya sendiri sehingga melahirkan tindakan-tindakan tak patut di ruang publik, semisal perusakan baliho.

Menyikapi aksi “premanisme” tersebut kita memiliki tanggung jawab untuk secara bersama-sama memberikan pelayanan dan pemahaman guna pemulihan rohani mereka.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya aksi “premanisme” adalah mengenalkan politik santun.

Related Posts

Gerakan politik santun dapat dimulai dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar perilaku-perilaku tak patut dalam pentas politik segera ditinggalkan demi terwujudnya iklim politik yang kondusif, aman dan damai.

Masyarakat juga harus disadarkan bahwa perbedaan pilihan politik adalah medium untuk saling menghargai, bukan sarana untuk bertikai.

Gerakan politik santun juga harus dimulai dari politisi itu sendiri.

Meskipun Alat Peraga Kampanye dirusak, robek, koyak dan hancur, namun semangat dan moral politik harus tetap kukuh, tegak, mengakar ke bumi dan menjulang ke langit.

Inilah yang disebut dengan politik rahmatan lil’alamin; politik yang memberi rahmat kepada semesta, bukan politik yang merusak.

Baliho yang rusak dan bahkan hancur dengan mudah bisa kita ganti dengan yang baru, namun kalau moral dan budaya politik yang rapuh dan rusak butuh waktu satu generasi untuk memulihkannya.

Kita butuh orang-orang yang bernyali besar untuk berani berjalan melawan arus tradisi politik yang destruktif dan membantu masyarakat termasuk politisi untuk bisa keluar dari penjara hegemoni materialistik.

Disadari atau tidak, kita sekarang sedang mengalami apa yang disebut dengan materialism syndrom atau kegilaan terhadap kemegahan materialisme.

Dorongan ini kemudian menyasar dunia politik, sehingga wajah perpolitikan kita berubah dari tradisi yang santun, damai, bijaksana, dewasa dan bersahaja ke wajah yang seram, angker, menakutkan, beringas dan sarat dengan suasana permusuhan.

Kondisi ini akhirnya menggusur subtansi politik dan demokrasi Aceh yang sudah lama terbentuk dan mentradisi di Aceh.

Dunia politik pada awalnya dibangun sebagai instrumen untuk pengelolaan kepentingan kolektif dalam sebuah komunitas bangsa dan negara.

Karenanya dia sepi dari perilaku premanisme.

Kita pasti gelisah dan cemas ketika menyaksikan tercerabutnya masyarakat dari kearifan lokal dan tradisi berpolitik yang santun.

Mari kita bangun, rawat dan pelihara perilaku politik yang santun, ramah, damai, demokratis, ekonomis dan halal tentunya.

Dengan cara inilah kita melahirkan pemimpin yang berkualitas, layak, dan patut.