Iklan hari raya

DKPP Kabulkan Aduan Caleg Aceh

0 36

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, karena mengeluarkan dua surat terkait penetapan kuota caleg di Aceh pada pertengahan 2018 lalu. DKPP menyatakan Arief melanggar kode etik.

Pernyataan itu dibacakan dalam sidang pembacaan putusan Majelis DKPP di Jakarta, Rabu (2/1) lalu. DKPP menyatakan, tindakan Ketua KPU, Arief Budiman yang menerbitkan dua surat terkait kuota caleg di Aceh untuk Pemilu 2019 adalah sikap inkonsisten yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Teradu (Arief Budiman) terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian antara lain bunyi putusan tesebut.

Untuk diketahui, tindakan KPU RI mengeluarkan dua surat terkait kuota caleg di Aceh dipersoalkan oleh Imran Mahfudi, calon anggota DPRA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan (dapil) Aceh 9. Pengaduan diajukan pada awal Oktober 2018, dengan Nomor: 241/I-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 227/DKPP-PKE-VII/2018.

Pokok pengaduan adalah berkaitan dengan tindakan teradu (Arief Budiman) yang mengeluarkan surat Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRA tentang jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal paling banyak 120 persen pada setiap daerah pemilihan.

Padahal sebelum surat itu, KPU telah mengeluarkan surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 bertanggal 25 Juni 2018 perihal syarat calon anggota DPRA dan DPRK yang diajukan kepada KPU kabupaten/kota memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilhan. Surat itu ditujukan kepada ketua KIP kabupaten/kota di Aceh.

Komisioner KPU RI, Ilham Aden pernah menjelaskan, pihaknnya mengeluarkan surat tentang kuota caleg di Aceh 100 persen karena memedomani Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Belakangan atas permintaan DPRA saat itu, KPU kemudian mengeluarkan surat kedua yang menyebutkan kuota caleg Aceh 120 persen mengacu pada Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 15, 16, dan 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum DPRA dan DPRK kabupaten/kota.

Ketua DPW PSI Aceh, Kamaruddin SH, menilai, meski DKPP dalam putusan tersebut tidak membatalkan perihal kuota caleg 120 persen di Aceh, karena hal itu akan bertentangan dengan perundang-undangan, namun menurutnya bisa saja setelah putusan itu, KPU mencabut surat edaran tentang 120 persen itu.

“Bisa saja setelah putusan tersebut, KPU mencabut surat tentang 120 persen caleg di Aceh yang dianggap melanggar kode etik oleh DKPP dan dengan sendirinya kuota caleg 120 persen dibatalkan,” kata Kamaruddin kepada Serambi.