Iklan hari raya

“Ketum SPBI Desak KPU dan Bawaslu Proaktif Perkuat Mitigasi Persoalan Hak Pemilih”

0 240

“Ketum SPBI Desak KPU dan Bawaslu Proaktif Perkuat Mitigasi Persoalan Hak Pemilih”

JAKARTA ATJEHTRIBUNE.COM-Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia ( SPBI) berharap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih proaktif memperkuat mitigasi sejumlah persoalan jelang Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Iswadi kepada atjehtribune.com, Senin (4/3/2019).

Menurut tokoh muda asal Aceh yang kini menjadi akademisi di Jakarta, “Pemilu merupakan Satu elemen penting dalam demokrasi. Elektoralitasnya adalah pemilih, sensi pemilu di negara demokrasi adalah mendorong dan melindungi partisipasi seluruh elemen masyarakat,” kata mantan Dekan tiga FKIP Universitas Serambi Mekkah Aceh tersebut
“Maka dari itu sudah selayaknya lembaga negara dan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dituntut untuk proaktif mengidentifikasi dan memantau hambatan-hambatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Iswadi.

Ia menjelaskan, ada dua aspek yang bisa menghambat pemilih menyalurkan hak suaranya. Pertama, hambatan administrasi kepemiluan. Iswadi memaparkan, salah satu polemik yang perlu segera diselesaikan adalah daftar pemilih tambahan (DPTb). “KPU tampak gamang dalam menyikapi potensi kurangnya surat suara di TPS karena banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih pada hari pemungutan suara,” ujar Iswadi.

Hambatan kedua, lanjut Pria kelahiran Pidie Aceh ini, pada aspek subtansial. Jaminan kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilih terganggu dengan maraknya isu SARA, ujaran kebencian, tingginya potensi praktek politik uang, serta minimnya pembahasan yang mengupas visi misi dan program kerja. “Satu hal lain yang dapat menjadi hambatan adalah ancaman akan tingginya suara tidak sah pada Pemilu 2019. Merujuk seri data Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa potensi suara tidak sah cukup tinggi di Pemilu 2019,” paparnya.

Iswadi ingin KPU dan Bawaslu serius dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2019 relatif sebentar lagi. “Kita mendesak orientasi pemenuhan hak harus dikedepankan KPU dalam melakukan kerja administrasi kepemiluan khusunya dalam melakukan pendataan pemilih baik itu DPT, DPTb, dan DPK,” ungkapnya.

Bawaslu juga diminta proaktif dalam menjamin dan melindungi warga negara agar bisa menggunakan hak pilihnya dan bebas dari berbagai gangguan, seperti ujaran kebencian, politik uang, dan potensi kesalahan teknis dalam memberikan hak suara ditambah lagi kontestasi pemilih 2019 ini utamanya pilpres lebih keras dibandingkan dengan pilpres era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas semakin berjarak. Jika situasi ini berkembang lebih jauh dan melewati batasannya, kita kuatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Ini yang harus kita cegah untuk tidak terjadi pada negeri ini. Untuk itu kita berharap kepada KPU dan Banwaslu RI untuk bisa mencegah agar pemilu berjalan damai, demokratis, jujur, dan adil.

Pemilu memang keras tapi tidak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa kita semua, utamanya elit dan pemimpin bangsa. Semoga praktik berdemokrasi dengan baik dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam Pemilu 2019 ini. Demikian Iswadi menjelaskan. (Redaksi).