Iklan hari raya

Kuota 120 Persen tak ada Persoalan

0 139

SEMENTARA itu, Komisi I DPRA, Azhari Cagee, memastikan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi terhadap Ketua KPU Arief Budiman, tidak berkaitan dengan kuota caleg 120 persen.

Ia meminta jangan ada pihak-pihak yang mencari panggung atas putusan lembaga peradilan etik penyelenggaran pemilu tersebut. “Tak ada persoalan dengan kuota caleg 120 persen di Aceh, jangan diseret-seret isunya ke situ. Putusan DKPP itu adalah ranahnya etik, DKPP bukan memberi putusan tentang kuota caleg di Aceh,” pungkas Azhari Cagee.

Dia menegaskan, kuota caleg DPRK dan DPRA yang disusun dan diajukan oleh partai politik lokal di Aceh paling banyak tetap 120 persen. Hal itu mengacu pada Pasal 80 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selain itu juga berdasarkan Pasal 15, 16, dan 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum DPRA dan DPRK kabupaten/kota.

“Itu sudah tertera dalam qanun tidak mungkin berubah lagi. Putusan DKPP Itu hanya teguran kepada Ketua KPU RI terkait dua surat yang dikeluarkan KPU saat itu, jadi tidak ada pencoretan atau menganulir kuota 120 persen caleg untuk parlok di Aceh,” tambahnya.

Ketua Fraksi PA, Iskandar Usman Al-Farlaky juga mengatakan hal yang sama. Penjatuhan sanksi etik berupa peringatan kepada ketua KPU RI Arief Budiman oleh DKPP tidak dapat dikatakan proses pencalonan calon anggota legislatif Aceh Pemilu 2019 menggunakan quota 120 persen telah cacat hukum atau melanggar hukum.

“Pelanggaran etik tidak ibidem dengan pelanggaran hukum. Tetapi pelanggaran hukum selalu beraroma melanggar etik. DKPP mempersalahkan Arief Budiman karena sikapnya tidak konsisten dalam merespon persoalan kuota caleg Pemilu 2019 di Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008,” terang Iskandar.