Iklan hari raya

Melirik Kursi Panas DPRK Pidie

0 649

SIGLI | Kira-kira siapa ya calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Periode 2019-2024, timbul pertanyaan dikalangan masyarakat siapa yang akan menduduki kursi panas di parleman nantinya. Emang sih dipastikan Ketua DPRK dari Partai Aceh (PA) karena partai ini mendapat 9 kursi diparlemen, otomatis mereka lah yang harus dinobatkan sebagai nahkoda.

Meski belum ada pembicaraan diantara anggota dewan terpilih dari Partai Aceh itu sendiri. Namun banyak kalangan memprediksi sosok Mahfuddin Ismail akan menduduki kursi panas tersebut, dikalangan lain juga terhembus nama Atok Jailani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRK dan juga Ketua Fraksi Partai Aceh (F-PA), DPRK Pidie. Dikabarkan Atok Jailani calon kuat untuk tampuk kepemimpinan DPRK setempat. Meski belum bisa dipastikan karena belum ada aba-aba dari Ketua Partai Aceh, H.Sarjani Abdullah.

Sepertinya kandidat calon Ketua DPRK Pidie masih belum dibicarakan petinggi partai yang dimaksud. Namun dikalangan masyarkat lebih mengarah kepada dua nama yaitu Mahfuddin Ismail dan Atok Jailani, dua anggota DPRK Pidie ini memiliki kans khusus dan mampu menjadi orang nomor 1 di parlemen, karena dua-duanya sudah memiliki pengalaman untuk memimpin. Mahfuddin Ismail pernah menjabat Ketua Komisi A, sedangkan Atok Jailani saat ini menjadi Ketua Fraksi Partai Aceh,  (F-PA) di DPRK Pidie. Disebut-sebut Anwar Sastra Putra alias Bulek akan menjadi batu sandungan bagi dua kandidat terkuat nantinya, jangan menganggap remeh terhadap Anwar Sastra Putra, sebab bisa jadi Atok Jailani dan Mahfuddin Ismail akan tergeser oleh kemampuan politik Bulek. Tentu saja semua ada pertimbangan dari Ketua Partai Aceh H.Sarjani Abdullah.

Mahfuddin Ismail
Mahfuddin Ismail

Namun teka-teki siapa yang menjadi pimpinan DPRK Pidie, belum diutarakan Partai Aceh dan hal itu masih tertutup dan bisa jadi petinggi partai tidak mau gegabah dengan stekmennya.

Atok Jailani
Atok Jailani

Seperti dua periode sebelumnya, kursi “empuk” sekaligus “panas” ini, belum bergeser dari Partai Aceh (PA). Walau hasil yang dituai tak seindah yang diharap dan target. Sebab, dari 40 kursi yang diperebutkan, hanya 9 kursi diantaranya, diraih PA, hasil Pileg 2019.
Tiga unsur pimpinan (wakil ketua), akan diisi dari Partai Golkar dan Gerindra, sesuai suara (kursi) yang diraih. Sebelumnya Partai Aceh mendapatkan dua kursi pimpinan, yaitu posisi ketua dan wakil ketua II dan sangat disayangkan posisi Partai Nasdem harus berlapang dada, kehilangan kursi wakil pimpinan, karena hanya memperoleh 2 kursi di DPRK. Kursi tersebut, diambil Partai Gerindra, satu lompatan dari Pileg 2014 lalu.

Anwar Sastra Putra
Anwar Sastra Putra

Khusus untuk PA, dibandingkan Pileg 2014 silam,  perolehan kursi memang terus menurun drastis. Bayangkan, dari  40 di DPRK, hanya meraih 23 kursi (Pileg 2014-2019). Padahal, dari 40 kursi pada Pileg 2009-2014, PA berhasil mendapatkan 32 kursi.
Bergerak lurus, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (di Aceh DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (di Aceh DPRK) mengamanatkan. Pimpinan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pimpinan  DPR dipilih dengan pemungutan suara.

Namun, soal posisi ini tentu sudah sangat jelas dan terang menderang yaitu, kursi ketua dan tiga unsur pimpinan lainnya, diisi oleh utusan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Itu sebabnya, sebagai wakil partai di parlemen, kedudukan seorang ketua dan pimpinan (wakil ketua) DPRK Pidie, sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik yang diwakili seorang anggota dewan.

pas dari itu, kehadiran sosok pimpinan (Ketua DPRK) memang menjadi penting. Sebab, sesuai fungsi dan perannya di lembaga wakil rakyat tersebut. Misal, seorang ketua dan pimpinan DPRK bertugas untuk memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.

Menyusun rencana kerja pimpinan. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan melaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan dewan. Selain itu, menjadi juru bicara dewan, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan dewan, mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga lainnya.

Menariknya, walau kursi Ketua DPRK Pidie mulai diperbincangkan, namun Ketua DPW Partai Aceh (PA) Pidie, H. Sarjani Abdullah atau akrab disapa Abu Sarjani, masih belum mau berbicara tentang sosok ketua DPRK karena belum ditetapkan anggota dewan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Sarjani mengaku, pihaknya belum memikirkan ke arah itu, sebab masih sangat jauh perjalanananya. “Kita belum berbicara masalah ketua DPRK karena anggota dewan baru saja ditetapkan jadi biarkan saja dulu nanti kita bicarakan, tentunya kami tidak mau gegabah,”tutur Sarjani Abdullah saat dihubungi melalui pesan whashap, beberapa waktu yang lalu.

Begitupun, satu kata kunci yang patut disikapi dan renungkan adalah, Sarjani dengan tegas menyebut kriteria calon Ketua DPRK, harus memiliki kesetiaan dan komitmen yang tinggi terhadap partai serta perjuangan untuk mensejahterakan rakyat Aceh dan Pidie khisusnya. Sekilas, pernyataan ini memang terkesan sederhana.

Oleh Sekretaris PWI Pidie
Amiruddin.