Iklan hari raya

Menanti Solusi Baitul Mal

0 65

BAITUL Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) dan jaringan mereka di berbagai tingkatan adalah lembaga besar tapi secara institusional terkesan lemah. Lemah ketika ia dihadapkan pada tanggung jawab yang besar dan harapan masyarakat yang besar. Sebagai lembaga strategis “plat merah” yang mengelola aset umat Islam di Aceh, Baitul Mal belum memperlihatkan “sepak terjang” yang mengesankan, masih terkesan biasa-biasa saja. Padahal, di luar sana umat mengelu-elu dan butuh.

Kini, angin segar sedang bertiup, sepoi. Ada harapan baru ketika saat ini Baitul Mal sedang berbenah; menyesuaikan fondasi yang telah lama diketahui tidak memadai. Sebagai lembaga turunan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Baitul Mal diberi wewenang mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya, yang beroperasi berdasarkan Qanun No.10 Tahun 2007. Berdasarkan itu dibentuk badan pelaksana (Bapel) untuk menjalankan kebijakan Baitul Mal.

Pada sisi lain zakat, wakaf dan harta agama lainnya yang masuk ke Baitul Mal diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD), baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Pengelolaan administrasinya dipimpin secara terpisah oleh satu sekretariat semacam SKPA (Dinas) yang dijalankan berdasarkan mekanisme aturan keuangan, bukan dengan Qanun No.10 Tahun 2007. Belum lagi di sana ada UU terpisah dan peraturan pemerintah terkait yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf yang juga bersentuhan dengan masalah ini.

Dari sinilah muncul titik lemahnya Baitul Mal. Energi telah terlebih dulu habis terkuras untuk mengurus diri sendiri, sebelum manfaat kehadiran Baitul Mal sampai ke mustahik yang membutuhkannya. Pergerakan birokrasi Baitul Mal dalam waktu yang lama seakan tidak sejalan dengan rintihan kebutuhan mustahik yang menanti di luar sana.

Meski sudah di ujung penantian harapan baru telah pun tiba. Qanun baru Baitulmal yang segera keluar sebagai satu peraturan daerah semoga akan membuka titik titik beku pengelolaan Baitulmal. Ada setidaknya tiga peluang yang diharap berjalan seiring dengan lahirnya qanun baru itu, yaitu: Pertama, konsolidasi kelembagaan sebagai funding agency; Kedua, no cash policy, dan; Ketiga, zakat community development. Konsolidasi penguatan kelembagaan (institusionalisasi) Baitul Mal penting, agar lembaga itu profesional; mengedepankan efektivitas dan efesiensi, transparansi, hemat birokrasi, dan adaptif pada kemajuan teknologi.

Baitul Mal bukanlah lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki unsur dan karakteristik yang sah berdasarkan UU Keuangan. Baitul Mal bukan pula LSM yang memiliki cukup energi dan strategi untuk bergerak di level grass root dalam menyelesaikan sendiri berbagai masalah masyarakat yang ada. Tetapi Baitul Mal seyogianya adalah lembaga pendanaan (funding agency) atau semacam lembaga permodalan ventura (venture capital) dalam dunia usaha.

Kebijakan no cash
Kebijakan tanpa uang (no cash policy) ini untuk membangun kemandirian dan harga diri mustahik. Setidaknya banyak orang berasumsi bahwa Baitul Mal memberi uang cash kepada mustahik. Seandainya anggapan ini benar maka sesungguhnya praktik semacam ini adalah keliru. Keliru apabila dibandingkan dengan keharusan membangun kemandirian dan menjaga martabat mustahik.

Adalah tercela prilaku seseorang yang tangannya selalu di bawah, yaitu meminta-minta atau menanti belas kasih orang lain, padahal tangan di atas itu lebih baik (mafhum hadis Rasulullah saw). Orang dengan prilaku tagan di bawah ini secara psikologis telah menutup diri mereka dengan batasan batasan yang sempit. Padahal Allah Swt telah sejak alam azali membebaskan manusia menjadi makhluk mulia (QS. At-Tin: 5-6).

Tidak hanya tidak mendidik, tetapi juga melanggengkan nilai kerendahan manusia bila Baitul Mal melayani peminta-minta, dan atau bahkan ketika membuka loket khusus di Baitul Mal menanti mustahik datang menjemput uang mereka. Memang kebiasaan meminta (meugadee) dalam masyarakat kita telah mendapat tempat tersediri dan seperti tak ada yang hendak menggugat. Kebiasaan ini seakan telah dilatih sejak kecil, bahkan sejak bayi. Memberi uang. Memberi hadiah adalah anjuran Nabi saw, karena ia dapat meningkatkan kasih sayang (mafhum hadis), tatapi memberinya dalam bentuk uang cash, ternyata diyakini berdampak negatif.

Related Posts

Efek dana cash telah merusak masyarakat kita secara masif. Seseorang tak malu meminta bahkan dia tak lagi berpikir untuk berkontribusi, membantu orang lain, meskipun dia mampu. Mengaku miskin pun tak lagi menjadi tabu ketika di depannya terlintas peluang untuk mendapatkan bantuan miskin, raskin, beasiswa miskin dan sebagainya. Seseorang tak lagi merasa asing berkeliling membawa proposal dengan dalih pembangunan proyek umat. Miris, bila Baitul Mal ikut serta melestarikan budaya ini.

Yang seyogyanya dilakukan adalah menghormati hak mustahik sebagai manusia, memuliakannya, melayaninya, membebaskannya dari himpitan kehidupan. Dapatkah Baitul Mal, dengan wadah qanun baru nanti, membagun strategi secara proaktif untuk mendatangi, mendaftar kebutuhan dan mengantarkannya? Seperti dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika setiap waktu makan tiba beliau mendatangi wanita tua yahudi yang buta dan menyuapi roti ke mulutnya? Atau seperti yang dicontohkan Saidina Umar ra, di tengah malam kelam menggendong sendiri gandum ke rumah wanita miskin yang sedang menenangkan anaknya yang kelaparan?

Kebijakan tanpa uang (no cash policy) mungkin dapat menjadi strategi Baitul Mal dengan cara mendata kebutuhan mustahik. Persisnya seperi yang Baitul Mal telah lakukan dalam bidang papan untuk membangun rumah duafa saat ini. Demikian pula seyogianya dalam bidang pangan, sandang, dan pengobatan. Kupon mungkin dapat menjadi satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan. Mustahik hanya perlu menemui provider terdekat yang telah mengikat kerja sama (PO) dengan Baitul Mal untuk mendapatkan barang yang mereka perlukan, yang sebelumnya telah didata oleh Baitul Mal.

Di samping itu, Baitul Mal juga dapat mempekerjakan pendamping (field officer) dan atau bekerjasama dengan lembaga penyedia jasa pendampingan untuk melayani pertanyaan dan membantu kesulitan mustahik langsung dari rumah mereka. Kebijakan no cash ini juga penting untuk memastikan ketepatan manfaat yang diberikan Baitul Mal.

Pemberdayaan zakat

Zakat Community Development (ZCD), adalah satu tema baru yang dimunculkan Baznas dalam pemberdayaan zakat. Secara konsep sesungguhnya ini strategi lama untuk membuat zakat dan sumber dana umat lainnya produktif, mendatangkan benefit dan profit bagi mustahik. Banyak konsep telah dibangun dalam hal ini sesuai dengan lingkup community development, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mustahik.

Baitu Mal telah mulai efektif menjalankan ini tetapi terdapat masih banyak tantangan di lapangan. Hal ini setidaknya terungkap dalam Workshop ZCD Baitul Mal, ketika saya mengisi sesi workshop itu akhir September 2018 lalu, di Banda Aceh. Sebagai contoh, ada Baitul Mal kabupaten menyalurkan modal usaha mikro bagi mustahik, namun sebagian besarnya dikatakan macet. Mustahik seperti kurang akomodatif bekerja sama dengan Baitul Mal untuk mengembalikan pinjaman mereka, dan ini menyulitkan petugas Baitul Mal.

Dari sisi community development, saya melihat setidaknya ada tiga hal: Pertama, penyaluran modal adalah satu hal penting mengingat mustahik akan sangat terbantu dengan adanya fasilitas itu. Namun perlu dipertimbangkan dengan cermat modal jenis apa dan menggunakan mekanisme apa? Perlakuan yang tepat dalam konteks ini adalah jenis pinjaman kebajikan (qardhul hasan) dengan pertimbangan bahwa mustahik adalah orang yang berhak terhadap jenis modal seperti itu, dan tentu hal itu dimungkinkan digunakan untuk memulai usaha baru.

Kedua, pemberian modal dalam jumlah kecil maupun besar manajemennya sama. Yaitu diperlukan langkah-langkah persiapan dalam bentuk pelatihan khusus mustahik. Pelatihan untuk menyiapkan mental dan menentukan jenis usaha yang tepat. Meluncurkan modal pada mustahik yang belum dilatih itu kurang lebih akan seperti mendaratkan pesawat pada hamparan yang tidak disiapkan. Sangat berisiko. Untuk hal ini adalah tepat bila Baitul Mal bekerja sama dengan lembaga penyedia jasa pelatihan (training provider) bidang usaha mikro dan kecil). Memang terkesan costly, tetapi langkah seperti ini adalah niscaya bila ZCD serius ingin dijalankan.

Dan, ketiga, pendampingan. Tidaklah sekali training dan modal dikucurkan kemudian mustahik dipersepsikan siap mengarungi lautan bisnis yang mereka geluti. Akan banyak tantangan nyata dilalui sebelum usaha mereka berhasil, dan itu menguras energi. Dalam kondisi seperti itu biasanya mustahik membutuhkan teman, tempat mereka berkonsultasi. Mereka akan kehilangan arah dan semangat ketika dibiarkan sendirian dalam menghadapi masalah. Di sini, Baitul Mal dapat mertekrut tenaga pendamping yang terampil atau bekerja sama dengan lembaga penyedia jasa pendampingan untuk kebutuhan itu.