Iklan hari raya

Partai Golkar Ditahun 2024

0 373

Opini,
PARTAI GOLKAR DI TAHUN 2024

Oleh : Prof.Dr.Yuddy Chrisnandi,SH,ME

JAKARTA ATJEHTRIBUNE.COM-Pemilihan Presiden dan Pemilihan umum 2019, baru saja usai. Partai Golkar telah mengambil posisi yang tepat mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang, mengalahkan pasangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno, dengan perolehan 55,5%-44,5% dari jumlah suara sah pemilih 154.257.601(KPU, 21/5/2019).

Partai Golkar berhasil menempatkan dirinya sebagai Partai Pemenang Pemilu nomor 3 dengan jumlah pemilih 17.229.789 suara atau 12,31% dibawah Gerindra sebanyak 17.594.839 atau 12,57% dan PDIP sebanyak 27.053.967 atau 19,33%, mengungguli PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN dan PPP (masing-masing dengan perolehan : 9,69% ; 9,05% ; 8,21% ; 7,77% ; 6,84% ; 4,52% . Mengeleminasi Partai Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda dan PKPI, yang prosentasenya dibawah 3%). Dilihat dari perolehan kursi DPR RI hasil Pemilu 2019, Golkar menempati urutan ke 2 dengan jumlah kursi 85 ( Pemilu 2014 meraih 91 kursi) atau 14,8% dibawah PDIP 128 kursi atau 22,3% mengungguli Gerindra 78 kursi( Pemilu 2014, 73 kursi) atau 13,6% ( Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi dan PPP 19 kursi).

Partai Golkar masih menjadi Jawara Pemilu walau tanpa Kadernya yang maju sebagai Capres atau Cawapres.
Usainya Pemilu, bagi Partai Golkar bukanlah akhir dari sebuah perhelatan periodesasi demokrasi . Justru dinamika internal masih berkelanjutan menyambut terbentuknya susunan pemerintahan yang baru, mendorong kontestasi kepemimpinan Partai Golkar merebut pengaruh dan kewenangan untuk terlibat dalam proses Politik berikutnya. Menjadi kelaziman, usai Pemilu berlanjut dengan wacana pergantian Ketua Umum atau Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Beberapa nama kader barkaliber nasional muncul atau dimunculkan  meramaikan bursa salon ketua umum. Sejak Kelahirannya, Golkar telah memiliki 10 Ketua Umum nya. ( Ali Moertopo, Amir Murtono,Sudharmono, Wahono, Harmoko, Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto). Tradisi kaderisasi-regenerasi Golkar, hanya satu kali saja menempatkan Ketua Umumnya memimpin 2 periode, yaitu pada masa Amir Murtono, 1973-1983. Akbar Tanjung, yang memimpin Partai Golkar di masa sulit awal reformasi 1998-2004, dengan berbekal keberhasilannya mempertahankan posisi Golkar sebagai pemenang Pemilu ke 2 pada tahun 1999 dan pemenang pertama pada Pemilu 2004, pernah mencoba untuk maju kembali, namun dikalahkan oleh Jusuf Kalla.

Begitupun, Aburizal Bakrie yang memimpin pada periode 2009-2014, maju kembali menjadi Ketua Umum pada Munas 2014 di Bali ,berimplikasi pada dualisme kepemimpinan di Partai Golkar (Agung Laksono, hasil Munas Ancol, yang didukung Pemerintah). Dualisme tersebut kemudian diselesaikan melalui Munaslub 2016 di Bali, yang memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

Sayangnya , kasus hukum yang mendera Setya Novanto menghentikan langkahnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2017, digantikan oleh Airlangga Hartarto di Forum Munaslub Golkar pada 19 desember 2017 di JCC-jakarta. Kini, Partai Golkar kembali bergeliat menyongsong kontestasi para kadernya kembali memperebutkan kursi Ketua Umum pada Munas di bulan oktober 2019, seiring dengan dimulainya periodesasi pemerintahan yang baru.

Sesuatu yang biasa terjadi dalam dinamika perjalanan Partai Golkar. Bukan sebuah  punishment atas kegagalan jika Ketua Umum tidak terpilih kembali, sejarah Golkar membuktikan hampir semua Ketua Umumnya berhasil membawa kegemilangan kemenangan Partai Golkar di setiap Pemilu. Adalah kebutuhan Zaman yang menentukan apakah Ketua Umum Golkar akan memimpin kembali di periode selanjutnya.

Golkar yang dilahirkan pada 20 Oktober 1964, atas inisiasi berbagai pihak membentuk sebuah kekuatan politik yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) seperti SOKSI, MKGR, KOSGORO, didirikan diakhir masa kekuasaan Presiden RI, Soekarno. Bertujuan untuk menjadi kekuatan politik penyeimbang dari dominasi kekuatan Komunis dan kaum Agama. Para perwira Angkatan Darat pada masa itu menjadi inisiator kelahiran Sekber Golkar.

Bahkan jika saya mengutip pandangan David Reeve, seorang Indonesianist dari Australia yang melakukan riset tentang Partai Golkar, ia berkesimpulan bahwa Golkar sesungguhnya adalah gagasan Soekarno. Soekarno menginginkan golongan fungsional atau golongan karya untuk menggantikan partai-partai. Walaupun pada perjalanan waktu Golkar justru menjadi otokritik terhadap Soekarno itu sendiri. Di kemudian hari Golkar berdiri sebagai antitesa atas sindikasi Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Golkar terus berkembang, sejak mengikuti pemilu tahun 1971, Golkar selalu menjadi leader dari dua peserta pemilu lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sepanjang era Orde Baru Golkar menjadi kekuatan single majority seperti yang terlihat dalam capaian electoral enam kali pemilu di sepanjang era ini. Capaian tersebut tidak dipungkiri adalah andil Presiden Soeharto yang menjadikan Golkar sebagai instrumen penjaga “stabilitas politik”. Soeharto menempatkan Golkar sebagai poros pemerintah yang bercitra golongan tengah untuk menjaga dasar negara, Pancasila. Banyak pihak mengkritik artikulasi Soeharto tersebut hingga pada akhirnya Golkar menjadi bulan-bulanan publik pada momen kejatuhan Soeharto di tahun 1998.
Banyak pihak yang mengira Golkar akan luluh bersama lengsernya Orde Baru.

Dugaan tersebut ternyata keliru. Sejak berubah menjadi partai pada tahun yang sama, Golkar berevolusi menjadi partai modern yang menduduki klasemen atas jajaran partai-partai peserta pemilu. Tercatat pada pemilu 1999 Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 22,4% yaitu partai nomor dua terbanyak dibawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri.

Bahkan pada pemilu tahun 2004 Partai Golkar memperoleh suara nomor satu sebesar 24.461.104 suara atau 21,6% dari total perolehan suara sah nasional, dan memperoleh 128 kursi di DPR RI. Perolehan suara Partai Golkar pada pemilu selanjutnya cenderung menurun. Di pemilu 2009 memperoleh 15.031.497 suara atau 14,4% dari total suara sah nasional dengan jumlah kursi DPR RI sebanyak 106. Sementara pada pemilu 2014 Partai Golkar memperoleh suara sebesar 18.432.312 atau 14,75% dari total perolehan suara sah nasional dengan jumlah kursi DPR RI sebanyak 91.

Kepemimpinan Partai Golkar dalam politik Indonesia bahkan makin menurun ketika Golkar tak mampu lagi menyodorkan kader-kader terbaiknya untuk turut bertarung dalam kontestasi Pemilihan Presiden. Golkar seakan kehilangan stok pemimpin lapis atas yang siap untuk menjadi Presiden, bukan hanya kekuatan electoral, kesiapan dan kemampuan managerial partai namun juga kekuatan personal elit-elit Golkar yang memiliki dukungan luas di tengah masyarakat. Itu semua menandakan ada stagnasi kaderisasi kepemimpinan nasional di tubuh Partai Golkar yang layak untuk disodorkan dalam kontestasi Presiden. Kedepannya hal ini tentu harus diperbaiki Partai Golkar untuk membenahi kaderisasinya secara berjenjang mulai dari tingkat terbawah di daerah hingga ke level nasional, baik untuk posisi legislatif maupun eksekutif-bahkan mempersiapkan kader-kader terbaiknya, yang ber-Itegritas dan Cerdas untuk bertarung dalam Pilpres 2024 dan selanjutnya.

Dari fakta-fakta sejarah perjalanan Golkar tersebut diatas ada beberapa pertanyaan yang menggelitik: Pertama, mampukah Partai Golkar pada pemilu 2024 tetap menjadi partai utama seperti pada pemilu sebelumnya ditengah-tengah perubahan sosial di masyarakat?. Kedua, bagaimana Partai Golkar harus menjawab fenomena perubahan peta pemilih lima tahun kedepan?.

Tabel 1

Perolehan Suara dan Kursi Partai Golkar Dari Pemilu ke Pemilu
PEMILU SUARA KURSI
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase
Tahun 1971 34.348.673 62,7% 236 65%
Tahun 1977 39.750.096 62,1% 232 64,4%
Tahun 1982 48.334.724 64,34% 242 62,11%
Tahun 1987 62.783.680 73,16% 299 64,34%
Tahun 1992 66.599.331 68,1% 282 73,16%
Tahun 1997 84.187.907 74,51% 325 68,1%
Tahun 1999 23.741.749 22,4% 120 26,0%
Tahun 2004 24.461.104 21,6% 128 23,3%
Tahun 2009 15.031.497 14,4% 106 18,9%
Tahun 2014 18.432.312 14,75% 91 14,75%
Tahun 2019 17.229.789 12,31% 85 14,7%
Sumber: Safrizal Rambe, 2019. Diolah dari berbagai sumber/Data KPU.
Milenial Sebagai Penentu Arah Preferensi Politik
Dampak dari perkembangan masyarakat, utamanya perkembangan teknologi, mengakibatkan terjadinya perubahan preferensi masyarakat. Riset yang dilakukan ilmuwan facebook dan Universitas California, San Diego pada tahun 2010 membeberkan sebuah temuan bahwa media sosial mampu merubah preferensi pemilih melalui masifnya informasi.

Pengaruh media sosial seperti mekanisme kartu domino yang dijajarkan, satu jatuh maka akan membuat jatuh yang lain, seperti itulah efek media sosial, saling interdependen. Salah satu pihak menyebarkan informasi, maka pihak lain akan terpengaruh informasi tersebut, bahkan jika informasi tersebut disebarkan secara masif maka suatu saat nilai informasi itu akan menjadi sebuah kesadaran publik. Inilah yang dapat merubah preferensi publik.

Sebagai catatan, bahwa penggerak media sosial belakangan ini adalah generasi milenial yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1980-1995 dan generasi Z yaitu generasi yang lahir pada tahun 1995-2005. Merekalah motor perubahan dinamika sosial termasuk dinamika politik khususnya pada dunia internet based. Mereka juga adalah pihak pertama yang terdampak jika terjadi shifting kesadaran sebagai dampak pergulatan arus informasi di internet.

Berkaca pada kasus temuan tersebut, tidak bisa dipungkiri, bahwa fenomena itu juga terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat kemenangan Jokowi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, bagaimana pengaruh media sosial ikut secara dominan mengibarkan bendera Jokowi dari seorang Walikota di kota kecil Solo, menjadi seorang superstar politik seantero negeri.

Bahkan dua tahun setelahnya Jokowi dengan mulus melenggang duduk sebagai Presiden RI, walau tanpa bekal pengalaman politik di level nasional. Internet sangat berperan penting pada kemenangan Jokowi. Arus informasi yang masif tentang Jokowi merubah preferensi publik terhadap sosok pemimpin. Kaum Milenial menjadi motor penggerak kemenangan Jokowi. Bahkan Milenial turut mengawal dan menjaga proses kemenangan Jokowi. Jokowi adalah buah dari perubahan preferensi politik saat itu. Perlu dicatat, badai Jokowi di media sosial, tidak hanya dinikmati Jokowi seorang namun juga secara signifikansi menaikkan suara PDIP sebagai partai pengusung utama. Liat saja pada pemilu 2014, PDIP memimpin perolehan suara dengan mengantongi 19% suara nasional, naik dari pemilu sebelumnya, tahun 2009 yang hanya 14% suara nasional dibawah Partai Golkar.

Penjelasan diatas perlu kita kita teropong dengan perbesaran maksimal. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, jumlah pemilih pemula Pemilu 2014 yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang. Sedangkan yang berusia 20 sampai 30 tahun sekitar 45,6 juta jiwa. Total partisipasi pemilih pada tahun 2014 sekitar 120 juta orang. Artinya jumlah pemilih milenial pada saat itu sekitar 50% pemilih. Angka yang cukup untuk mengatakan bahwa mereka merupakan kelompok dominan dalam konstelasi pilihan politik. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, kelompok inilah yang menjadi motor pergerakan preferensi politik di era digital based, mereka memiliki andil besar pada pemilu 2014, berlanjut ke 2019.

Pada tahun 2019 muncul kelompok baru sebagai pemilih pemula, yaitu generasi Z, kelompok yang lahir 1995-2005. Sebagian kelompok ini, terutama yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan 2002, adalah pemilih-pemilih pemula yang memiliki karakter sama dengan generasi milenial bahkan mereka lebih sangat tergantung kepada teknologi dari pada generasi milenial, artinya informasi di internet akan lebih mempengaruhi mereka. Internet adalah kebutuhan premier kelompok ini. Dan pada tahun 2024, generasi Z ini akan bertambah sekitar 50% dari jumlah pemilih milenial pada tahun 2019.

Mereka ini adalah kelompok yang menyebar, independen dan cenderung selfish, individualis, preferensi politiknya dibangun oleh intensitas informasi yang mereka terima dari media elektronik tanpa filter. Propaganda kampanye akan menghadapi medan baru yang asing pada hari ini untuk menghadapi tantangan pemilih di masadepan, khususnya bagi Partai Golkar.

Golkar Ditengah Perubahan Peta Pemilih
Yang perlu diperhatikan Partai Golkar, bahwa perubahan struktur pemilih   hasil Pemilu 2019 yang menjadi Acuan peta pemilih 2024, Golkar perlu aware. Setidaknya ada tiga hal perlu dijadikan acuan. Pertama, jumlah pemilih generasi milenial maupun generasi Z akan bertambah signifikan. Jumlah mereka akan lebih dari 50% dari total jumlah pemilih Indonesia. Ini artinya suara mereka akan signifikan mempengaruhi kemenangan entitas  politik peserta pemilu. Kedua, generasi milenial dan generasi Z, akibat media sosial, akan memiliki intensi yang kuat terhadap politik. Mereka semakin sensitif terhadap politik. Ketiga, preferensi politik generasi mereka sangat dipengaruhi oleh arus informasi yang berkembang di media internet.

Pilihan politik mereka adalah buah kreasi kesadaran yang terbangun dari simpulan informasi di internet. Mereka memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang peka zaman, beda dengan yang lain, sesuatu yang mencitrakan diri mereka, dan mampu mengartikulasi keinginan mereka dalam bentuk atraksi digital.

Rebranding Partai Golkar
Sedemikian sehingga apa yang harus diperbuat oleh partai Golkar?, dari semua partai yang eksis di negara ini, Golkar lah yang paling tua, paling berpengalaman. Golkar satu-satunya partai yang terus hadir dalam setiap perubahan politik negeri ini. Namun perlu di garisbawahi, perubahan kali ini berbeda, Golkar dihadapkan pada perubahan peta pemilih dalam kerangka perkembangan teknologi. Golkar harus mengikuti situasi. Golkar harus visioner, berwawasan ke masadepan.

Sebagai bingkisan untuk Partai Golkar menjelang usianya yang ke 55, saya ingin meyakinkan kepada seluruh stakeholder partai, bahwa Golkar tidak boleh berhenti melakukan konsolidasi internalnya dan harus selalu Aware dengan Kaderisasinya. Golkar perlu melakukan rebranding institusi yang mengacu pada perubahan peta pemilih Indonesia, sebagai sebuah Partai Politik yang Up to date, yang dapat diandalkan dimasa depan. Para Pengurus Organisasi Partai Golkar disemua tingkatan harus mampu memberdayakan Kreativitas Inovasi kader Milenialnya. Golkar harus berkemampuan menjawab setiap tantangan zaman, menawarkan solusi praktis sekaligus menjadi tumpuan harapan generasi baru, yang menjadi basis kekuatan di era milenial 2024.

Golkar mutlak  harus menawarkan bukan sekedar gagasan namun sosok Pemimpin Nasional 2024 yang Authentic yang bercirikan Strong Leadership, Cerdas, Populis dan mengakar, yang menjadi idola generasi Milenial plus generasi Z. Saya yakin rakyat mash terus mengharapkan Golkar menjadi partai penggerak pembangunan sekaligus penjaga marwah Pancasila. Golkar akan tetap menjadi partai tengah yang gemilang jika ia mampu menarik minat entitas pemilih baru untuk terus berjuang dengan Partai Golkar. Pahami keinginan mereka, tawarkan sebuah inovasi gerakan bersama mereka, ajak mereka bergabung satu kerangka mimpi demi Indonesia lebih baik. Pahami impian kaum millennial+Z yang Populis-Utopis, yang akan mendominasi pemilih di tahun 2024, sebuah impian Indonesia memimpin Dunia, Indonesia yang dikenal kuat dan Hebat. Tanamkan dan tumbuhkan akar yang kuat pada generasi milenial dan generasi Z mulai saat ini. Partai Golkar memiliki kesempatan menjadi Pemenang Pemilu nomor satu pada 2024 bahkan mampu mengantarkan kadernya kembali ke puncak kepemimpinan Nasional 2024-2029. Golkar Maju, Indonesia Jaya.

Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional/Dubes RI untuk Ukraina,Armenia&Georgia/Anggota Dewan Pakar Partai Golkar.