Iklan hari raya

PDAM Menunggak Listrik Rp 1,4 M

0 18

MEULABOH – Perusahaan Listrik Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh menunggak rekening listrik sebelum Oktober 2018 mencapai Rp 1,4 miliar. Sedangkan tagihan setelah bulan tersebut hingga kini, pembayarannya lancar setiap bulan. Adapun tunggakan yang belum terbayar tersebut, masih diberikan peluang oleh PLN dengan jaminan surat pengakuan hutang (SPH) yang dikeluarkan Pemkab dengan tenggang waktu hingga April 2019, namun bila tidak dilunasi maka arus listrik ke perusahaan milik daerah itu akan diputuskan.

Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Meulaboh, Ediwan ST, mengatakan keputusan itu diputuskan dalam pertemuan bersama antara Pemkab, PDAM serta PLN, Oktober 2018. “SPH (Surat Pengakuan Hutang) itu sudah kami kirimkan ke PLN Pusat,” kata Ediwan kepada Serambi, Senin (7/1).

Menurut Ediwan, PLN memberikan tenggang waktu hingga April, karena PDAM memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan perusahaan milik daerah. Namun, jika tak dilunasi juga hingga waktu yang telah ditetapkan itu, maka arus listrik ke PDAM akan diputuskan. “Harapan kita apa yang sudah disepakati pada surat SPH dapat tindaklanjuti. Surat SPH diteken oleh pihak Pemkab selaku yang menjamin,” katanya.

Syarat lainnya, kata Ediwan, perusahaan PDAM sejak Oktober 2018 hingga ke depan juga tak boleh menunggak lagi rekening listrik dan hingga kini memang pembayarannya lancar setiap bulan.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur PDAM, Tirta Meulaboh, Hamdani, mengakui tunggakan listrik Rp 1,4 miliar itu sebelum dirinya menjabat. Namun saat ini terus diupayakan penyehatan terhadap PDAM. “Kami sudah menyampaikan jaminan ke PLN. Harapan kita dengan cair dana penyertaan modal dari Pemkab ke PDAM, dapat melunasi tunggakan itu serta bisa menyehatkan kembali PDAM,” kata Hamdani.

Ia menjelaskan Raqan Penyertaan Modal sudah mendapat respon Pemkab, DPRK serta sudah pernah diajukan kepada Gubernur Aceh. Ada poin yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan dalam waktu dekat raqan tersebut bisa disahkan menjadi qanun. Terlebih bila qanun ini tidak tuntas tentu akan berdampak terhadap sanksi PLN terhadap pemutusan arus ke PDAM. “Sejak saya menjabat dalam beberapa bulan ini lancar kita bayar listrik, yakni setiap bulan bisa mencapai Rp 110 juta,” jelasnya.