Iklan hari raya

Pembangunan SUTT Masuk Tahura

0 18

Sejumlah kalangan mempersoalkan pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT PLN Unit Induk Pembangunan II Medan, Sumatera Utara (Sumut) di wilayah Kota Subulussalam. Pasalnya, terdapat beberapa tiang atau tower yang masuk areal Taman Hutan Rakyat (Tahura) Lae Kombih yang notabene merupakan kawasan konservasi atau dilindungi.

“Tahura itu adalah kawasan yang dilindungi,” kata Ir Hasby BM, Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah untuk Rakyat (LP KaPuR) Kota Subulussalam, kepada Serambi, Minggu (6/1).

Menurut Hasby, kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI dalam rangka pengawetan keanekaragaman hayati dan satwa beserta ekosistemnya. Di Subulussalam, lanjut Hasby, kawasan Tahura Kayu Kapur itu sudah ada masterplannya yang dibuat sekitar akhir 2017 menggunakan anggaran negara melalui APBK. “Jadi, seharusnya jangan kegiatan lain yang sampai bertentangan dengan perencanaan itu,” ujarnya.

Hasby menjelaskan, Tahura dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata, serta rekreasi. “Karena itu, pembangunan SUTT PLN ini sudah bertolak belakang dengan fungsi Tahura tersebut,” tegasnya.

Hasby memaparkan, setiap kegiatan atau penggunaan kawasan hutan (Tahura) harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, melalui Kementerian Kehutanan. Kementerian pun akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin, apakah melalui pinjam pakai atau skema lainnya.

Menyangkut ganti rugi lahan di dalam kawasan Tahura oleh pihak PLN kepada anggota masyarakat, Hasby menegaskan, hasl tersebut ilegal (tidak sah) dan bisa terancam pidana. “Mari lestarikan Tahura Hutan Kapur Kedabuhan Kota Subulussalam, karena itulah satu-satunya endemik pohon Kapur yang tersisa di permukaan bumi ini,” ajaknya.

Saat ini memang sedang santer isu pembangunan SUTT yang berada dalam kawasan Tahura Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Hal ini lantaran proyek tersebut diduga belum mengantongi izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Republik Indonesia.

Padahal, selain izin dari Kementerian LHK, dalam mendirikan tower di kawasan Tahura Lae Kombih juga harus mendapat izin pinjam pakai dari Gubernur Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 54 ayat 1,2 dan 3 tentang Kehutanan. Dalam qanun itu disebutkan, untuk mendirikan tower dalam kawasan Tahura harus mendapat izin pinjam pakai dari Gubernur Aceh.

Pengamatan Serambi di lapangan, pembangunan tower SUTT di kawasan Tahura Lae Kombih dari Desa Lae Ikan dan Jontor, Kecamatan Penanggalan sudah tahap penarikan kabel atau jaringan. Terpantau, pohon-pohon di sekitar jalur SUTT ditebang. Bukan hanya di lokasi pembangunan tower, kayu-kayu yang menjulang tinggi di lintasan kabel SUTT juga ikut dipotong.

Dampak aktivitas ini membuat kondisi Tahura Lae Kombih di beberapa titik terlihat gundul, lantaran pohonnya sudah dibabat. Keterangan salah satu pekerja di lokasi menyebutkan, bahwa terdapat 23 tower SUTT mulai dari Desa Lae Ikan hingga Puskesmas Jontor. Jarak pembangunan tower bervariasi dengan interval antara 200-600 meter dengan tinggi towernya 50 meter. Dari 23 tower tersebut, dikabarkan ada tujuh tiang yang berada di kawasan Tahura Lae Kombih.

Titik koordinat tower SUTT yang masuk dalam kawasan Tahura mulai dari Desa Lae Ikan masing-masing tiang nomor 136, 137, 140, dan 141. Sedangkan, tiga tower lainnya yakni nomor 146, 147 dan 149 terdapat di Desa Jontor. Lokasi tersebut berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Balai Pengukuhan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXVIII Aceh di Banda Aceh.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Subulussalam, Sahidin alias Jambang yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengaku, jika pembangunan SUTT PLN di kawasan Tahura sudah mendapat izin dari provinsi. Izin itu, sebut Sahidin, berupa pinjam pakai PLN dari Gubermur Aceh.

Terkait pohon yang terkena penebangan ekses pembangunan SUTT itu, menurut dia, akan ditanami kembali oleh pihak PLN. “Ada izin pinjam pakai PLN dari Gubernur, sementara yang terkena penebangan dalam jalur ditanami kembali oleh PLN di sekitaran yang kena di lokasi Tahura,” terangnya.

Untuk konfirmasi lebih jelas, Sahidin meminta waktu karena menunggu kepulangan sekretarisnya yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. “Nanti yang jelaskan lebih detail sekretaris saya, dia sedang dinas luar ke Kementerian KLH di Jakarta,” pungkas Sahidin.