Iklan hari raya

Pemkab Tunggak Listrik Rp 26 M

0 14

PT PLN Wilayah I Aceh membeberkan bahwa hingga 26 Desember 2018 pemerintah kabupaten/kota (Pemkab) menunggak pembayaran rekening listrik sebesar Rp 62 miliar. Tingginya tunggakan berimbas pada terganggunya keuangan PLN Wilayah I Aceh.

“Memasuki tahun anggaran 2019, kami berharap pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tunggakan listrik penerangan jalan umum (PJU), rumah dinas, dan gedung pemerintah, mengalokasikan dana khusus dalam APBK 2019 untuk pembayaran listrik tahun 2018,” ungkap Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah I Aceh, Bahrul, kepada Serambi, Rabu (26/12), di Banda Aceh.

Dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, sebut Bahrul, paling besar tunggakan listrik penerangan lampu jalan (PJU), rumah dinas, dan gedung pemerintahnya adalah Aceh Timur mencapai Rp 22,92 miliar, kemudian disusul Aceh Utara Rp 13,70 miliar, dan selanjutnya BireuenRp 8,96 miliar (lihat boks).

Bahrul menyatakan, tunggakan rekening listrik penerangan lampu jalan itu terjadi, antara lain karena Pemkab tidak disiplin menyetorkan dana penerimaan listrik lampu jalan (PJU) daerah yang telah dipotong PLN dari pelanggan sebesar rata-rata 10 persen dari nilai total yang dibayar pelanggan.

Sebagaimana diketahui, rekening lampu jalan yang terdapat di pusat kota, jalan kecamatan, dan desa, ditanggung pelanggan PLN, baik yang prabayar maupun pascabayar.

Teknisnya, setiap pelanggan PLN yang membayar daya listrik atau membeli voucher listrik/token, PLN menambah biaya rekening listrik untuk penerangan lampu jalan (PJU) sebesar 10 persen. Tambahan biaya rekening listrik yang dibebankan PLN kepada konsumen sebesar 10 persen itu, setiap bulan uangnya disetorkan PLN ke kas daerah. Dari kas daerah seharusnya dibayar kembali oleh pemerintah daerah ke PLN berdasarkan jumlah KWH listrik yang dipakai untuk seluruh titik lampu jalan umum. Namun, dalam praktiknya hal itu tak terjadi.

Dikatakan Bahrul, daerah yang telah melakukan kerja sama dengan PLN terkait mekanisme pembayaran PJU daerahnya langsung disetorkan ke kas PLN. Itu sebab daerah yang bersangkutan tidak mengalami tunggakan, seperti Kota Langsa dan beberapa daerah lainnya. “Kalau penerimaan rekening PJU listriknya berlebih, PLN mengembalikan sisa uang PJU-nya ke kas daerah. Ini dilakukan setiap bulan,” kata dia.