Iklan hari raya

Pengusaha Mekanisasi Dibentuk

0 125

Pengusaha Mekanisasi Dibentuk

SIGLI ATJEHTRIBUNE.COM Pengusaha mekanisasi pertanian Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya membentuk Komunitas Kombine dan Traktor untuk menyamakan persepsi dalam menetapkan ongkos bajak sawah dan potong padi.

“Pembentukan itu bertujuan ada keseragaman menyangkut ongkos bajak sawah dan potong padi yang diambil dari petani berdasarkan lokasi sawah di daerah masing-masing,” kata Ketua Komunitas Kombine dan Traktor Pidie dan Pidie Jaya Safwan Husen, kepada wartawan, Sabtu (12/1/2019).

Kata dia, selama ini, ongkos bajak sawah dan potong padi di Pidie maupun Pidie Jaya dinilai masih tidak jelas, di mana ada sebagian pengusaha alat pertanian yang mengambil ongkos masih relatif rendah sehingga tidak mencukupi untuk biaya perawatan dan jika mesin itu dibeli dengan kredit maka tidak sanggup dilunasi. “Sebelum komunitas ini terbentuk, ada sebagian pengusaha yang mengambil ongkos potong padi relatif rendah berkisar antara Rp 400 ribu sampai Rp 300 ribu, Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi pengusaha lain,” jelas Safwan.

Menurut Safwan, setelah komunitas kombine dan traktor terbentuk maka telah menetapkan ongkos bajak sawah dan potong padi, untuk ongkos potong padi ditetapkan menjadi Rp 600 ribu Per-naleh (seperempat) luas lahan, sedangkan ongkos bajak sawah Rp 220 ribu. “Penetapan ongkos bajak tanah persawahan dan potong padi salah satu upaya untuk mempersatukan para pengusaha mekanisasi pertanian dalam menjalankan usahanya agar tidak saling sikut dan sikat,”tukas dia.

Kepala Dinas Pertanian Pidie Jaya Muzakir, menyambut baik pembentukan komunitas pengusaha alat mesin pertanian kombine dan traktor roda empat karena sangat bermanfaat. Mereka dapat mengakomodir aspirasi pengusaha-pengusaha baik itu tarif yang diambil dari jasa pelayanan (petani) maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.
“Selama ini sering terjadi “konflik”
menyangkut tarif yang diambil dari petani, karena ada pengusaha mengambil tarif terlalu rendah sehingga menyulitkan bagi pengusaha lain untuk biaya pemeliharaan mesin dan belum lagi biaya perlunasan kredit,”papar dia.

Sebut Muzakir, ada juga pengusaha yang mengambil tarif terlalu mahal tentunya juga sangat memberatkan bagu petani. “Dengan terbentuknya asosiasi ini, mereka telah menetapkan tarif standar untuk membajak sawah dan potong padi sehingga ini menjadi keseragaman,” katanya.

Dia mengaku, ada alat mesin yang beredar di Pidie dan Pidie Jaya bantuan Kementrian Pertanian (Kementan), Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten. “Kalau mesin itu punya kementrian tentunya kita berpedoman umum yang dikeluarkan Kementan tentang standarisasi biaya dengan mengambil ongkos 30 persen untuk biaya pemeliharaan,” sebut Muzakir.

Jika alat itu milik Pemerintah Aceh maka tarifnya berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub). Sedangkan alat pertanian milik kabupaten maka ditetapkan dengan qanun.(Redaksi).