Iklan hari raya

Praktisi Hukum, Muharamsyah. SH, Camat Diminta Tarik Surat

0 478

Praktisi Hukum, Muharamsyah. SH, Camat Diminta Tarik Surat

SIGLI | Surat Camat Kota Sigli tertanggal 06 Mei 2019 ini telah membuat Keuchik di dalam Kecamatan Kota Sigli Heran & Gelisah, soalnya surat ini berisi permintaan camat kota Sigli kepada seluruh Keuchik agar segera menganggarkan dana Gampong sebesar Rp. 10 juta untuk Kegiatan Peringatan Musibah Gempa & Tsunami ke – 15 tingkat Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie pada akhir tahun 2019.

hal itu disampaikan praktisi hukum Muharamsyah. SH melalui realiase persnya, Kamis (13/6/2019). Menurut dia, ada beberapa hal yang janggal pada surat ini, yaitu, penganggaran dana Gampong sebesar Rp. 10 juta di putuskan dalam rapat antara Wakil Bupati Pidie dengan KadisParbudpora, Kadis DPMG, & Para Camat Se-Kab. Pidie, tanpa dihadiri oleh Keuchik yang notabennya sebagai Pengguna Anggaran Gampong. “Ini kejahatan dan harus ditarik suratnya, “tegas Muharamsyah.

Kemudian masih dengan Muharamsyah, keuchik tidak pernah diundang atau diberitahukan perihal rapat tersebut, kegiatan tersebut adalah kegiatan Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie, jadi seharusnya anggaran untuk kegiatan itu pasti sudah dianggarkan oleh Provinsi, dan jikapun harus ada dana sharing maka dana sharing yang harus digunakan adalah dana APBK, bukan malah membebankan pada dana APBG yang notabennya diperuntukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat gampong. “Saya kaget mendengar berita ini dan harus angkat bicara, “paparnya.

Selanjutnya kata Muharamsyah, bahwa oleh karena para Keuchik tidak pernah dilibatkan dalam rapat tersebut, maka keuchik pun tidak tahu harus berbuat apa terhadap surat camat kota Sigli. Bahkan ada informasi dari pihak kecamatan jika dana 10 juta itu tidak dimasukkan dalam APBG 2019 maka camat tidak akan menandatangani APBG tersebut. “Ini yang mencoreng muka kinerja camat, kok pakek ancam seperti ini, “ungkapnya.

Kemufian Muharamsyah, menjelaskan akibat surat tersebut, para Keuchik saat ini pusing dan khawatir, jika mereka anggarkan dana 10 juta itu maka bagaimana pertanggungjawabannya, lalu apa dasar hukumnya. Masak dasar hukumnya hasil keputusan rapat di rumah dinas Wabup Pidie. “Kan nggak mungkin, kecuali jika adanya Perbup atau Instruksi Bupati nah itu para keuchik berani anggarkan. Yang SK kan para keuchik kan Bupati, bukan Wakil Bupati, “tandas Muharamsyah.

Jika kebijakan anggaran 10 juta itu tidak ada dasar hukumnya, maka para keuchik takut akan bermasalah dengan hukum dikemudian hari. Satu sisi Para keuchik telah didesak oleh masyarakat dan Tuha Peut Gampong (TPG) untuk segera men-scan APBG tersebut, disisi lain para keuchik khawatir berurusan dengan aparat penegak hukum. Ini menjadi dilema bagi para keuchik. “Saya menginginkan tidak boleh terjadi seperti ini, “pinta Muharamsyah.

Oleh karena itu Muharam, minta Camat Kota Sigli agar segera menarik surat tersebut dan membakarnya. Karena surat tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, serta merusak wibawa bupati dan wakil bupati yang notabennya sebagai atasan sekaligus pembina para Keuchik. “Kalau mau pencitraan yaa jangan korbankan Keuchik lah”,pungkasnya.(Redaksi).