Iklan hari raya

Proyek SUTT di Tahura belum Ada Rekom Menteri

0 23

SUBULUSSALAM – Proyek pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang masuk areal Taman Hutan Raya (Tahura) Lae Kombih, di Desa Jontor-Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam ternyata belum mendapat rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana mestinya. Pihak PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Utara baru mengajukan Permohonan Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kehutanan ini ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 7 Desember 2018, padahal pekerjaannya sudah berlangsung lama.

Hal ini terungkap saat Serambi mengkonfirmasi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam, Abdul Rahman Ali, Senin (7/1). Saat dikonfirmasi wartawan, Abdul Rahman didampingi Kabid Tahura Junaidi, Kasie Tahura Dedi Supardi dan Kasie pengelolaan sampah Princes.

Menurut Ali, sebelumnya, tahura Lae Kombih merupakan hutan lindung. Namun 2015 lalu, berubah menjadi Tahura Lae Kombih melalui SK 103/lhk/II 2015 2 April 2015 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh. Tujuh tiang tower plus satu tiang pembantu SUTT masuk areal Tahura.

Dikatakan pula, merujuk peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenHLK/SETJEN/KUM.1/6/2017 proses pemakaian Tahura tidak memerlukan izin dari Gubernuer. Mekanismenya, lanjut Ali hanya mengajukan Permohonan Kerja Sama atau PKS ke KemenLHK.”Tidak pakai izin pakai dari gubernur tapi melalui PKS dan itu sudah mereka (PLN) ajukan ke Kementerian LHK,” terang Ali.

Meski demikian, pihak DLHK Subulussalam mengakui hingga kini proses pengajuan pemakaian Tahura lewat PKS belum mendapat rekomendasi atau respon balik dari kementerian. Pun ketika ditanyai apakah dalam aturan PKS ini diajukan sebelum proyek berlangsung atau bisa setelahnya, baik Ali maupun rekannya sempat mengaku jika SUTT merupakan pembangunan strategis dan kepentingan umum. Namun saat ingin dipertegas apakah boleh pengajuan belakangan padahal proyek sudah berlangsung, pihak DLHK tidak berkomentar.

Pada bagian lain, DLHK menyatakan berbagai persyaratan untuk mengajukan permohonan PKS telah dipenuhi PT PLN. Demikian pula halnya tentang Analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal sudah ada sejak 2009. Namun, Amdal pembangunan tower PLN ini tampaknya bukan khusus untuk wilayah Tahura. Mengenai Amdal itu, pihak DLHK Subulussalam menyatakan memang secara umum dan bukan Amdal khusus Tahura.

Terkait kayu yang ditumbang ekses pembangunan Tower PLN, Ali menyatakan sesuai ketentuan tidak bisa diolah. Kayu-kayu yang ditumbang, lanjut Ali tidak boleh diolah dengan dalih apapun. Dalam hal ini, Ali menjamin jika kayu tumbangan di lokasi jaringan SUTT tidak diolah dan masih berada di sana.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mempersoalkan pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT PLN Unit Induk Pembangunan II Medan, Sumatera Utara (Sumut) di wilayah Kota Subulussalam. Pasalnya, terdapat beberapa tiang atau tower masuk di areal Taman Hutan Raya (Tahura) Lae Kombih yang notabene kawasan konservasi atau dilindungi.”Tahura itu kawasan yang dilindungi,” kata Ir Hasby BM, Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah untul Rakyat (LP KaPuR), Kota Subulussalam, kepada Serambi, Minggu (6/1)

Menurut Hasby kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian kehutanan RI dalam rangka pengawetan keanekaragaman hayati dan satwa beserta ekosistemnya. Nah, lanjut Hasby di Subulussalam kawasan tahura kayu kapur itu sudah ada masterplannya yang dibuat sekitar akhir 2017 menggunakan anggaran negara melalui APBK. “Jadi seharusnya jangan kegiatan lain yang sampai bertentangan dengan perencanaan itu,” ujar Hasby.

Hasby mengatakan Tahura dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Karenanya, dengan kegiatan pembangunan SUTT PLN ini sudah bertolak belakang dengan fungsi Tahura.