Iklan hari raya

Tak Usulkan Prolegda

0 241

Tak Usulkan Prolegda, Pemkab Pidie Dinilai Dinilai Tidak Komitmen

SIGLI ATJEHTRIBUNE.COM Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie sangat kecewa terhadap pemerintah setempat dan khususnya bagian hukum yang sampai hari ini belum menyerahkan Daftar Program Legislasi Daerah ( ProlegDa ) tahun 2019 untuk di tetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi Raqan prioritas Pidie tahun 2019.

Demikian dikatakan Ketua Banleg DPRK Pidie Mahfuddin Ismail kepada atjehtribune.com, Senin (28/1/2019). Padahal menurut dia,  pertengahan januari lalu kami ( Banleg DPRK Pidie dan Tim Pemkab di wakili oleh Asisten pemerintahan dan bagian hukum) sudah sepakat dalam rapat konsultasi dengan Banleg di Kantor DPRK Pidie bahwa untuk tahun 2019 ini kita akan membahas Beberapa Rancangan Qanun Prioritas, antara Lain, kawasan tanpa rokok, pengelolaan milik daerah, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perubahan Qanun Pidie nomor 25 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Kemudian ketertiban umum di wilayah Pidie, Tata kelola hutan adat mukim di Pidie. “Ini sangat disayangkan, “tegasnya.

Sebut Mahfuddin,  kesemua Draf Raqan itu belum di sampaikan drafnya kepada Banleg, salah satunya yang sangat urgen dan belum di sampaikan adalah Raqan Tata Kelola Hutan Adat Mukim di Pidie, padahal Raqan ini adalah Raqan inisiasi Pihak ketiga yaitu Raqan usulan LSM Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)  ACEH di Banda Aceh. Raqan itu sudah di usulkan oleh mereka pada akhir tahun 2017, maksudnya harapan mereka bisa di ditetapkan manjadi Qanun Kabupaten Pidie tahun 2018.

Selanjutnya kata Mahfuddin, Raqan itu adalah mutlak usulan mereka termasuk kajian akademiknya, artinya dalam hal ini Pemkab Pidie sangat di untungkan dengan Raqan Inisiasi pihak ketiga ini. “Sebenarnya Kita sangat  malu dengan kondisi ini, saya selalu di hubungi oleh Ketua maupun pengurus JKMA Aceh, menanyakan sudah sampai dimana Raqan inisiatif tersebut.  Pihaknya meminta JKMA untuk berkomunikasi dengan Bagian hukum Setdakab Pidie karena waktu itu pemerintah tidak mengusulkan kepada DPRK Pidie. “Sebenarnya apa persoalan sehingga belum diusulkan, “paparnya.

Maka dalam waktu dekat ini, kata Mahfuddin,  pihaknya selaku Banleg berencana akan membahas Raqan tersebut dan Raqan prioritas lainnya, mengingat waktu awal tahun ini DPRK Pidie tidak banyak kegiatan, jangan sampai nanti di pertengahan tahun sampai akhir tahun 2019 keteledoran lagi.

Artinya kenapa harus di tunda-tunda seperti sekarang dan pihaknya sangat menyesalkan kejadian tahun 2018, karena tahun lalu tidak ada satupun Rancangan Qanun ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie, ini semua di sebabkan pemerintah lalai dan lemah dalam bidang Hukum hingga berakibat tidak di bahasnya satu Raqanpun.

Dalam hal itu Kabag Hukum Setdakab Pidie yang sampai hari ini masih rangkap jabatan, pihaknya juga sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi, karena bagian hukum itu sangat banyak pekerjaannya, seyokyanya Bupati segera melantik Kabag Hukum baru setelah kemarin Kabag Hukum Dilantik menjadi Kepala Sintap. “Mengingatkan kembali hal ini, Banleg mendesak Pemkab Pidie segera mengusulkan kembali semua Draf Raqan priortias tahun 2019 untuk segera kami bahas dan di tetapkan menjadi Qanun Kabuoaten Pidie tahun 2019,”tegas Mahfuddin. (Redaksi).