Iklan hari raya

Terkait Masalah Stempel,Praktisi Hukum Menilai Pemerintah Lindungi “Penjahat”

0 303

Terkait Masalah Stempel,Praktisi Hukum Menilai Pemerintah Lindungi “Penjahat”

SIGLI ATJEHTRIBUNE.COM-Terkait masalah penggunaan stempel Gubernur Aceh pada pidato Bupati Pidie,  saat pembukaan sidang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun 2018 beberapa waktu yang lalu. Praktisi hukum Muharamsyah.SH menilai Pemerintah Pidie dan Aceh dengan sengaja melindungi “penjahat”. Sebab kasus tersebut jelas ada pelakuknya dan harus ditindak secara tegas.

“Saya pikir ini preseden terburuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Nanti akan lahir stempel-stempel seperti itu lagi di pemerintahan dan sangat berbahaya,”tegas Praktisi Hukum Muharmsyah.SH kepada atjehtribune.com, Kamis (4/7/2019).

Muharamsyah menduing Pemkab Pidie dan Pemerintah Aceh sudah sepakat melindungi “penjahat” administerasi. Jika tidak pemerintah harus mempublikasi siapa pelakunya kepada media agar masyarakat tahu. Artinya kata Muharam, pemerintah baiknya memperjelas kasus tersebut agar tidak menjadi contoh terburuk di kemudian hari. “Saya lihat seperti ada kerja sama menutupi kesalahan,”ungkanya.

Untuk itu Muharamsyah, mendesak Pemkab Pidie segera mempublikasi kasus stempel tersebut. Sebab kasus ini menjadi barmeter bagi daerah lain terhadap Pidie, karena Pidie sendiri menjadi acuan daerah-daerah lain. Akan tetapi kasus stempel tersebut membuat reputasi Pidie menurun. “Ini harus segera dituntaskan dengan baik,”tegas Muharamsyah.SH.(Redaksi).