Iklan hari raya

Terkait Stempel Gubernur Aceh, Kinerja Tim Investigasi Dipertanyakan

0 382

Terkait Stempel Gubernur Aceh,
Kinerja Tim Investigasi Dipertanyakan

SIGLI ATJEHTRIBUNE.COM-Hingga saat ini persoalan penggunaan stempel Gubernur Aceh, pada pidato Bupati Pidie, saat pembukaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), belum ada kejelasan. Sehingga kinerja Tim Investigasi dipertanyakan sejauh mana sudah melakukan investigasi dengan persoalan tersebut. Memang persolan itu sedang berjalan dan mungkin sudah dilakukan pemeriksaan, namun sudah sejauh mana. “Ini harus segera dituntaskan dengan segera,”kata Muharamsyah, pengamat hukum kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di Horas Coffe, Selasa (25/6/2019).

Lanjut Muharamsyah, sejauh mana kinerja tim investigasi untuk mencari fakta, sehingga kasus stempel itu bisa terkuak. Yang aneh lagi persoalan pidato Bupati Pidie di tanda tangani oleh wakil bupati. Seharusnya pidato bupati harus ditanda tangani oleh bupati itu sendiri, jadi menurut Muharamsyah apa yang dilakukan pemerintah saat ini melanggar PP no 13 2019 tahun 2019, pasal 18 dan 19.

Dimana kata Muharamsyah, pasal 18 ayat 1  kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri, ayat 2,  LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran tahunan, kemudian pasal 19 ayat 1, kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRK dalam rapat paripurna satu kali dalm satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, ayat 2, dalam hal kepala daerah berhalangan tetap tau berhalangan sementara LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas, (Plt). “Wakil bupati tidak punya hak menanda tangani pidato bupati ini jelas pelanggaran,”tegasnya.

Pihaknya sudah mengirim surat kepada Kemendagri Senin (24/6/2019), untuk meminta penjelasan dari Kemendagri persoalan tanda tangan Wakil Bupati Pidie pada pidato Bupati. Padahal semuanya sudah diatur dalam PP No 13 tahun 2019, makanya kata Muharamsyah, pemerintah harus banyak belajar aturan agar tidak melanggar dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. “Saya pikir pemerintah malas baca aturan yang ada,”papar Muharamsyah.(Redaksi).